Ilmu Administrasi Publik – (S3)

Visi

Tahun 2023, menjadi pusat pengembangan teori dan metodologi penelitian ilmu administrasi publik yang kompetitif dan adaptif dalam era globalisasi.”

Misi

Misi Program Doktor (S3) Ilmu Adminsitrasi Publik (IAP) PPs UNM dirumuskan sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis kompetensi administrasi publik kontekstual guna membangun otonomi akademik bagi Dosen dan mahasiswa sebagai (calon) Doktor yang kapabel, inovatif, adaptif, profesional, dan berdaya saing.
  2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan guna merekonstruksi dan memperkaya khazanah teoritis dan metodologis ilmu administrasi publik kontekstual.
  3. Menerapkan konsep, teori, paradigma, sistem dan metode, serta perspektif ilmu administrasi publik kontekstual pada berbagai bidang, sektor, kegiatan dan program pembangunan administrasi publik dan administrasi pembangunan yang multi-dimensional.

Tujuan

Secara khusus, Program Doktor (S3) Ilmu Administrasi Publik PPs UNM bertujuan untuk:

  1. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Administrasi Publik yang memiliki pengetahuan dan pemahaman filosofis tentang perkembangan paradigma, perspektif, konsep, dan teori administrasi publik serta metodologi penelitian ilmiah berbasis kompetensi (pengetahuan, keahlian/kecakapan, kemampuan) ilmu administrasi publik kontekstual yang berdaya saing.
  2. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Administrasi Publik yang mampu meneliti dan menganalisis secara aktual (valid), tajam (fokus), terpercaya (reliabel) mengenai isu-isu (fokus dan lokus) kepublikan untuk melahirkan solusi kreatif, inovatif, dan transformatif atas berbagai persoalan ekologis, organisasi, pembangunan, dan pelayanan publik pada tingkat lokal (daerah), nasional dan internasional (gobal).
  3. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Administrasi Publik yang mampu menjadi administrator dan katalisator dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) pada setiap penyelenggaraan kegiata pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di daerah (lokal) dan di pusat.